TUGAS 2 ETIKA PROFESI AKUNTANSI

    Tugas 2 Etika Profesi Akuntansi

 

 

 

Konvergensi IFRS di Indonesia

 

 

 

IFRS merupakan standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board (IASB). Organisasi ini memiliki tujuan mengembangkan dan mendorong penggunaan standar akuntansi global yang berkualitas tinggi, dapat dipahami dan dapat diperbandingkan.

 

Secara garis besar ada empat hal pokok yang diatur dalam standar akuntansi. Yang pertama berkaitan dengan definisi elemen laporan keuangan atau informasi lain yang berkaitan. Definisi digunakan dalam standar akuntansi untuk menentukan apakah transaksi tertentu harus dicatat dan dikelompokkan ke dalam aktiva, hutang, modal, pendapatan dan biaya. Yang kedua adalah pengukuran dan penilaian. Pedoman ini digunakan untuk menentukan nilai dari suatu elemen laporan keuangan baik pada saat terjadinya transaksi keuangan maupun pada saat penyajian laporan keuangan (pada tanggal neraca). Hal ketiga yang dimuat dalam standar adalah pengakuan, yaitu kriteria yang digunakan untuk mengakui elemen laporan keuangan sehingga elemen tersebut dapat disajikan dalam laporan keuangan. Yang terakhir adalah penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Komponen keempat ini digunakan untuk menentukan jenis informasi dan bagaimana informasi tersebut disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan.

 

IFRS (Internasional Financial Accounting Standard) adalah suatu upaya untuk memperkuat arsitektur keungan global dan mencari solusi jangka panjang terhadap kurangnya transparansi informasi keuangan.

 

Tujuan IFRS adalah :memastikan bahwa laporan keungan interim perusahaan untuk periode-periode yang dimaksukan dalam laporan keuangan tahunan, mengandung informasi berkualitas tinggi yang :

 

1.    Transparansi bagi para pengguna dan dapat dibandingkan sepanjang peiode yang disajikan

 

2.    Menyediakan titik awal yang memadai untuk akuntansi yang berdasarkan pada IFRS

 

3.    Dapat dihasilkan dengan biaya yang tidak melebihi manfaat untuk para pengguna

 

Manfaat dari adanya suatu standard global:

 

1.    Pasar modal menjadi global dan modal investasi dapat bergerak di seluruh dunia tanpa hambatan berarti.

 

2.    Investor dapat membuat keputusan yang lebih baik

 

3.    Perusahaan-perusahaan dapat memperbaiki proses pengambilan keputusan mengenai merger dan akuisisi

 

4.    Gagasan terbaik yang timbul dari aktivitas pembuatan standard dapat disebarkan dalam mengembangkan standard global yang berkualitas tertinggi.

 

Banyak Negara yang telah mengadopsi IFRS secara keseluruhan dan menggunakan IFRS sebagai dasar standard nasional. Hal ini dilakukan untuk menjawab permintaan investor institusional dan pengguna laporan keuangan lainnya.

 

Dengan pengadopsian IFRS memang diperuntukkan sebagai contoh bahwa dalam hidup kita memang mengalami perubahan, dan perubahan ini terjadi akibat adanya perkembangan dari segala aspek. Namun dalam mengadopsi IFRS , sayangnya masih terdapat pihak-pihak yang mungkin menentangnya, contoh alasannya adalah pemahaman yang mungkin masih dirasa kurang. IFRS ini dalam penjelasannya masih menggunakan bahasa Inggris yang berarti kita harus menerjemahkannya kedalam bahasa yang sesuai dengan Negara yang akan menganutnya. Dengan ini, permasalahannya adalah kita memerlukan banya waktu untuk menerjemahkan. Serta anggapan bahwa dengan pengubahan ini menimbulkan biaya yang lumayan besar.

 

Dewan Pengurus Nasional IAI bersama-sama dengan Dewan Konsultatif SAK dan Dewan SAK merencanakan tahun 2012 akan menerapkan standar akuntansi yang mendekati konvergensi penuh kepada IFRS.

 

Sesuai dengan roadmap konvergensi PSAK ke IFRS (International Financial Reporting Standart) maka Indonesia telah memasuki tahap persiapan akhir pada tahun 2011 setelah sebelumnya melalui tahap adopsi pada tahun 2008 – 2010. Hanya setahun saja IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) menargetkan tahap persiapan akhir ini, karena setelah itu resmi per 1 Januari 2012 Indonesia menerapkan IFRS.

 

Sasaran konvergensi IFRS tahun 2012 adalah merevisi PSAK agar sesuai dengan IFRS versi 1 Januari 2009 yang berlaku efektif tahun 2011/2012 dan konvergensi IFRS di Indonesia dilakukan secara bertahap.

 

 

 

Sumber :

 

http://sari.student.umm.ac.id/

 

http://www.kanaka.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=63:konverjensi-ke-ifrs-di-indonesia&catid=44:audit

 

http://www.managementfile.com/column.php?sub=finance&id=149&page=finance

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ANALISIS PERPUTARAN KAS SEBAGAI PENGAMBILAN KEPUTUSAN INVESTASI PADA PT. JASA MARGA TBK

      Tugas 1 Etika Profesi Akuntansi

 

 

 

ANALISIS AKUNTANSI DIFERENSIAL DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN

 

 

 

Nama Kelompok         :

 

Ridwan

 

Danny SP

Chandra Alam

 

 

 

Kelas :  4EB06

 

Dosen :  Edi Pranoto

 

 

 

PENDAHULUAN

 

Dalam manajemen konvensional, ukuran kinerja perusahaan yang biasa digunakan adalah ukuran keuangan. Hal ini karena ukuran keuangan merupakan faktor yang pengukurannya paling mudah dilakukan. Ketika mengukur kinerja keuangan perusahaan perlu ditentuan tolak ukur pengukuran kinerja. Tolak ukur dianggap penting untuk menentukan pencapaian kinerja perusahaan, sehingga informasi yang diberikan dapat mencerminkan kinerja perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Pengukuran kinerja perusahaan secara umum melingkupi likuiditas, solvabilitas, aktivitas, profitabilitas. Salah satu rasio yang cukup penting dalam pengukuran kinerja perusahaan adalah profitabilitas, yang diukur melalui perputaran kas.

 

Kas adalah salah satu modal kerja yang paling tinggi tingkat likuiditasnya. Kas diperlukan baik untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari maupun untuk mengadakan investasi baru dalam aktiva tetap, sehingga kas harus dikelola dengan tepat, yang salah satunya dengan memperhatikan tingkat perputaran kasnya. Tingkat perputaran kas yang tinggi menunjukkan efisiensi dalam penggunaan kas, sehingga perusahaan bisa memaksimalkan laba. Dan sebaliknya, tingkat perputaran kas yang rendah menyebabkan perusahaan kurang bisa memaksimalkan laba.

 

PROFIL PERUSAHAAN

 

Untuk mendukung gerak pertumbuhan ekonomi, Indonesia membutuhkan jaringan jalan yang handal. Melalui Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 1978, pada tanggal 01 Maret 1978 Pemerintah mendirikan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Tugas utama Jasa Marga adalah merencanakan, membangun, mengoperasikan dan memelihara jalan tol serta sarana kelengkapannya agar jalan tol dapat berfungsi sebagai jalan bebas hambatan yang memberikan manfaat lebih tinggi daripada jalan umum bukan tol.

 

Pada awal berdirinya, Perseroan berperan tidak hanya sebagai operator tetapi memikul tanggung jawab sebagai otoritas jalan tol di Indonesia. Hingga tahun 1987 Jasa Marga adalah satu-satunya penyelenggara jalan tol di Indonesia yang pengembangannya dibiayai Pemerintah dengan dana berasal dari pinjaman luar negeri serta penerbitan obligasi Jasa Marga dan sebagai jalan tol pertama di Indonesia yang dioperasikan oleh Perseroan, Jalan Tol Jagorawi (Jakarta-Bogor-Ciawi) merupakan tonggak sejarah bagi perkembangan industri jalan tol di Tanah Air yang mulai dioperasikan sejak tahun 1978.

 

Pada akhir dasawarsa tahun 80-an Pemerintah Indonesia mulai mengikutsertakan pihak swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan jalan tol melalui mekanisme Build, Operate and Transfer (BOT). Pada dasawarsa tahun 1990-an Perseroan lebih berperan sebagai lembaga otoritas yang memfasilitasi investor-investor swasta yang sebagian besar ternyata gagal mewujudkan proyeknya. Beberapa jalan tol yang diambil alih Perseroan antara lain adalah JORR dan Cipularang.

 

Dengan terbitnya Undang Undang No. 38 tahun 2004 tentang Jalan yang menggantikan Undang Undang No. 13 tahun 1980 serta terbitnya Peraturan Pemerintah No. 15 yang mengatur lebih spesifik tentang jalan tol terjadi perubahan mekanisme bisnis jalan tol diantaranya adalah dibentuknya Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) sebagai regulator industri jalan tol di Indonesia, serta penetapan tarif tol oleh Menteri Pekerjaan Umum dengan penyesuaian setiap dua tahun. Dengan demikian peran otorisator dikembalikan dari Perseroan kepada Pemerintah. Sebagai konsekuensinya, Perseroan menjalankan fungsi sepenuhnya sebagai sebuah perusahaan pengembang dan operator jalan tol yang akan mendapatkan ijin penyelenggaraan tol dari Pemerintah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEJARAH PERUSAHAAN

 

Periode I

 

1978 -1987

 

Operator Tunggal Jalan Tol

 

1978 – Jasa Marga didirikan sebagai operator tunggal jalan tol, dengan bidang usaha pengelolaan, pemeliharaan, dan pengadaan jaringan jalan tol

 

1978 – Jagorawi (Jakarta-Bogor-Ciawi) dioperasikan

 

1979 – Jembatan Tol Rajamandala dioperasikan, dan dikembalikan kepada pemerintah pada tahun 2003

 

1981 – Jembatan Tol Tallo Lama (Ujung Pandang) dioperasikan, dan diserahkan pengelolaanya kepada PT Bosowa Marga Nusantara tahun 1995

 

1981 – Jembatan Tol Wonokromo (Surabaya) dioperasikan, dan dikembalikan ke Pemerintah tahun 1986

 

1982 – Jembatan Tol Kapuas dioperasikan, dan dikembalikan kepada pemerintah tahun 1991

 

1982 – Jembatan Tol Mojokerto dioperasikan, namun dikembalikan kepada pemerintah tahun 2003

 

1984 – Jalan Tol Jakarta-Tangerang dioperasikan

 

1983 –Jalan Tol Semarang Seksi A (Srondol – Jatingaleh) dioperasikan

 

1985 – Jalan tol Prof.Dr. Ir. Sedyatmo (Bandara) dioperasikan

 

1986 – Jalan Tol Belawan Medan Tanjung Morawa dioperasikan

 

1986 – Jalan Tol Surabaya-Gempol-Mojokerto dioperasikan 

 

Periode II

 

1987 -2004

 

Operator dan Otorisator Jalan Tol

 

Pemerintah memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk berpartisipasi dalam mengusahakan jalan tol melalui sistem build, operate dan trnasfer (BOT) dengan Jasa Marga

 

1987  – Jalan Tol dalam kota ruas Cawang-Semanggi dioperasikan

 

1987 – Jalan Tol Semarang Seksi B (Jatingaleh-krapyak) dioperasikan

 

1988 – Jalan Tol Jakarta-Cikampek dioperasikan

 

1989 – Jalan Tol Dalam kota ruas Semanggi-Grogol dioperasikan

 

1991 – Jalan Tol Padalarang-Cileunyi dioperasikan

 

1995 – Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta ruas Pondok Pinang-Lenteng Agung dioperasikan (oleh PT Marga Nurindo Bhakti)

 

1996 – Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta ruas Pondok Pinang-Lenteng Agung dioperasikan (oleh PT Marga Nurindo Bhakti)

 

1998 – Jalan Tol Palimanan Kanci dioperasikan

 

1998 – Jalan Tol Semarang Seksi C (Jangli-Kaligawe) dioperasikan

 

1999 – Jalan Tol Serpong-Ulujami (Serpong-Bintaro Viaduct) dioperasikan

 

2003 – Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta dioperasikan oleh PT Jalantol  Lingkarluar Jakarta (anak perusahaan Jasa Marga

 

2003 – Jalan Tol Cipularang Tahap I (Padalarang bypass dan Dawuan-Sadang)dioperasikan

 

Periode III

 

2004 – Sekarang

 

Pengembang dan Operator Jalan Tol

 

Fungsi  Otorisator dikembalikan kepada Pemerintah  (Departemen PU), Jasa Marga menjadi operator murni

 

2005 – Jalan Tol Cipularang Tahap II  (Sadang-Padalarang Utara) dioperasikan, Jakarta-Bandung tersambung melalui tol

 

2006 – Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (seksi Taman Mini-Jati Asih) dioperasikan

 

2006 – Jalan Tol Surabaya-Gempol, Ruas Porong-Gempol ditutup akibat terendam lumpur

 

2007 – Jalan Tol Lingkar luar Jakarta  Rorotan-Ulujami sepanjang 45 km dioperasikan

 

2007 – PT Jasa Marga (Persero) Tbk  menjadi perusahaan terbuka melalui IPO (initial Public Offering) dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia

 

2008 – Jalan Tol Bogor Ring Road dioperasikan oleh PT Marga Sarana Jabar, anak perusahaan  Jasa Marga

 

2009 – Jembatan Tol Suramadu dioperasikan oleh Jasa Marga cabang Surabaya-Gempol

 

2011 – Jalan Tol Surabaya-Mojokerto Seksi IA, dioperasikan oleh PT Marga Nujyasumo Agung, anak perusahaan Jasa Marga

 

2011 – Jalan Tol Semarang-Solo Tahap I, Ruas Semarang-Ungaran, dioperasikan oleh PT Trans Marga Jateng, anak perusahaan Jasa Marga

 

 

 

 

 

TEORI

 

PENGERTIAN KAS

 

Menurut Martono dan Agus Harjito (2007) “Kas merupakan salah satu bagian dari aktiva yang memiliki sifat paling lancar dan paling mudah berpindah tangan dalam suatu transaksi”. Kas merupakan aktiva yang tidak dapat menghasilkan laba, dalam artian tidak dapat menghasilkan laba secara langsung dalam operasi perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha manajemen kas yang efektif dan efisien sehingga pemanfaatan kas tersebut maksimal.

 

Dari penjelasan diatas maka kas merupakan seluruh uang tunai yang ada ditangan (cash on hand) dan dana yang disimpan di bank dalam berbagai bentuk, seperti deposito dan rekening koran.

 

Aliran Kas Masuk Dan Kas Keluar

 

Kas yang dibutuhkan perusahaan baik digunakan untuk operasi perusahaan sehari-hari (dalam bentuk modal kerja) maupun untuk pembelian aktiva tetap memiliki sifat kontinyu dan tidak kontinyu. Kebutuhan kas yang terus-menerus (kontinyu) seperti untuk pembelian bahan baku dan bahan pembantu, membayar gaji, membelisupplies kantor dan sebagainya. Sedangkan kebutuhan kas yang tidak kontinyu seperti kebutuhan kas untuk membeli aktiva tetap, pembayaran angsuran hutang, deviden, pajak dan sebagainya. Kebutuhan kas untuk pembayaran-pembayaran tersebut diatas merupakan aliran kas keluar (cash outflow) atau termasuk dalam pembelanjaan aktif.

 

Adapun aliran kas masuk (cash inflow) atau termasuk kedalam pembelanjaan pasif merupakan sumber-sumber dimana kas diperoleh. Aliran kas masuk kontinyu sebagian besar berasal dari penjualan produk utama perusahaan yang dijual secara tunai dan penerimaan piutang yang telah dijadwalkan sesuai dengan penjualan kredit yang telah dilakukan. Penerimaan kas yang tidak rutin adalah penerimaan dari uang sewa gedung, penjualan aktiva yang tidak terpakai, penerimaan modal saham dari para investor, penerimaan hutang atau kredit dari bank dan penerimaan bunga.

 

Dengan adanya aliran kas masuk dan keluar yang rutin dan yang tidak rutin, maka sangat penting diadakan pengelolaan kas. Perimbangan pemasukan dan pengeluaran kas harus disesuaikan dengan kepentingan perusahaan. Perusahaan harus menentukan berapa besarnya kas minimal yang harus ada di perusahaan, dan berapa kas ideal yang disimpan oleh perusahaan sehingga operasi perusahaan tidak terganggu dan kas yang ada tidak menganggur terlalu lama.

 

 

 

Perputaran Kas

 

Untuk mengelola kas agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan, maka kas harus diputar dengan baik. Tingkat perputaran kas akan berdampak langsung terhadap keuntungan. Hal ini termuat dalam pernyataan Bambang Riyanto (2001) bahwa “tingkat perputaran kas yang tinggi menunjukkan efisiensi dalam penggunaan kas”. Tingkat perputaran kas (Cash on Bank Turnover Ratio = CBTR) adalah perbandingan antara penjualan bersih dengan rata-rata saldo kas dan bank.

 

 

 

Sehingga perusahaan harus mengatur dengan baik perputaran kasnya agar bisa dicapai nilai rasio CBTR yang tinggi. Nilai CBTR yang tinggi mengindikasikan adanya efisiensi penggunaan kas dalam operasional perusahaan.

 

 

 

Metode Keterikatan Dana

 

Periode terikatnya modal kerja yaitu jangka waktu yang diperlukan mulai kas ditanamkan ke dalam elemen-elemen modal kerja sampai menjadi kas lagi. Semakin lama periode terikatnya modal kerja akan semakin memperbesar jumlah kebutuhan modal kerja, demikian sebaliknya. Pada perusahaan dagang periode terikatnya dana dimulai dari kas dibelikan barang dagang kemudian dijual (misalkan dijual secara kredit) akan menjadi piutang dan setelah piutang terbayar, maka akan menjadi kas lagi.

 

 

 

 

 

 

 

KASUS

 

Dua orang investor bernama tuan A dan nyonya B ingin mengivestasikan dananya dengan melihat kinerja perusahaan dari perputaran kas nya pada PT. Jasa Marga TBK. Tuan A ingin menginvestasikan dananya sebesar Rp.100.000.000 dilihat dari rata-rata CBTR. Sedangkan nyonya B menginvestasikan dananya sebesar Rp. 50.000.000 dilihat dari rata-rata CBTR. Berikut adalah perhitungan dengan melihat perputaran kas sebagai pengambilan keputusan investasi:

 

Tabel 1

 

Jumlah CBTR PT. Jasa Marga Tahun 2010-2012

 

(dalam ribuan rupiah)

 

Tahun

 

Periode

 

Pendapatan Usaha

 

Saldo Kas dan Bank Awal

 

Saldo Kas dan Bank Akhir

 

Rata-Rata Saldo Kas dan Bank

 

CBTR (kali)

 

 

 

Triwulan I

 

1.011.281.027

 

3.254.240.829

 

3.303.036.772

 

3.278.638.801

 

0,30

 

2010

 

Triwulan II

 

2.103.224.496

 

3.254.240.829

 

3.682.584.561

 

3.468.412.695

 

0,60

 

 

 

Triwulan III

 

3.210.285.386

 

3.254.240.829

 

3.378.403.513

 

3.316.322.171

 

0,96

 

 

 

Triwulan IV

 

4.378.584.303

 

3.314.002.735

 

4.011.590.465

 

3.662.796.600

 

1,19

 

 

 

Triwulan I

 

1.154.710.811

 

4.011.590.465

 

4.099.271.506

 

4.055.430.986

 

0,28

 

2011

 

Triwulan II

 

2.359.754.763

 

4.011.590.465

 

4.190.089.570

 

4.100.840.018

 

0,57

 

 

 

Triwulan III

 

3.595.216.973

 

4.011.590.465

 

3.439.078.394

 

3.725.334.430

 

0,96

 

 

 

Triwulan IV

 

4.960.472.520

 

4.011.590.465

 

3.764.008.691

 

3.887.799.578

 

1,27

 

 

 

Triwulan I

 

1.469.043.092

 

3.764.008.591

 

3.968.011.479

 

3.866.010.035

 

0,37

 

2012

 

Triwulan II

 

3.273.734.144

 

3.764.008.591

 

4.139.833.798

 

3.951.921.195

 

0,82

 

 

 

Triwulan III

 

5.593.382.052

 

3.764.008.591

 

4.068.209.814

 

3.916.109.203

 

1,42

 

 

 

Triwulan IV

 

9.070.219.074

 

3.764.008.591

 

4.302.382.487

 

4.033.195.539

 

2,24

 

Rata-rata CBTR

 

0,92

 

Dari tabel diatas dapat ditentukan keuntungan investasi yang ditanamkan oleh investor dilidhat dari rata-rata perputaran kas (CBTR). Dengan cara mengkalikan investasi dengan CBTR perusahaan. Berikut perhitungan keuntungan investasi Tuan A

 

Diketahui: penanaman investasi Tuan A = Rp.100.000.000

 

Rata-rata CBTR perusahaan periode 2010-2012 = 0,92

 

Ditanya: berapa keuntungan investasi yang didapat Tuan A?

 

Jawab:

 

Laba investasi = (jumlah investasi x Rata-rata CBTR) + jumlah investasi

 

= (100.000.000 x 0,92) + 100.000.000

 

= Rp. 192.000.000

 

 

 

Berikut perhitungan keuntungan investasi Nyonya B

 

Diketahui: penanaman investasi Nyonya B = Rp.50.000.000

 

Rata-rata CBTR perusahaan periode 2010-2012 = 0,92

 

Ditanya: berapa keuntungan investasi yang didapat Nyonya B?

 

Jawab:

 

Laba investasi = (jumlah investasi x Rata-rata CBTR) + jumlah investasi

 

= (50.000.000 x 0,92) + 50.000.000

 

= Rp. 96.000.000

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Tugas Bahasa Inggris Bisnis 2

Suatu frasa (phrase) adalah sekelompok kata yang di dalamnya terdapat satu kata pokok (headword) dengan kata-kata yang lain menerangkan kata pokok tersebut.
Phrase merupakan kumpulan dari words, dan sudah memiliki arti, namun belum sempurna karena belum memiliki Subjek.

Phrase dalam bahasa inggris terbagi menjadi 4 bagian :
1. Noun phrase = susunan Noun + noun contoh : Coffee shop atau Adjective + Noun = Contoh : Charming boy
2. Adjective Phrase = susunan adverb + adjective contoh : so funny, very smart
3. Adverb Phrase = susunan adverb + adverb contoh : so quickly, so fast, very slow, dll
4. Verb phrase = sususan auxilary (tobe) + ordinary (kt.kerja asli) = contoh is reading, will follow, dll

Frasa Benda (Noun Pharases) :
Suatu frasa benda adalah suatu frasa di mana kata pokoknya adalah kata benda dengan kata-kata lain yang menerangkan kata benda tersebut. Frase kata benda terdapat dua macam, yaitu kata penjelas yang mengawali kata benda bersangkutan dan kata penjelas yang mengakhiri kata benda bersangkutan.

Pembentukan Noun Phrase
Frasa benda bisa di bentuk dengan susunan kata-kata seperti berikut :

1.      Article + Noun 
a) Indifinite Article + Noun
Noun Phrase dapat terbentuk dengan adanya kata sandang a dan an sebelum kata benda itu.
      Contoh : a boy   an apple   a university
Rangkaian kata a boy  adalah suatu frasa kata benda, a menerangkan kata benda boy ; boy adalah kata pokoknya (headword) dalam frasa tersebut.

b) Difinite Article + Noun
Yang dimaksud dengan Definite article adalah kata sandang The.
       Contoh : the car    the phone    the boys   the pens
Rangkaian kata kata dia atas adalah frasa benda. The menarangkan kata benda house, book, boys, dan pens . Kata-kata car, phone, boys, pens  adalah kata-kata pokoknya dan “the” menerangkan kata-kata pokok tersebut.
2.      Demonstrative Adjective   + Noun 
Kata demonstrative adjective antara lain kata this, these, that, dan those.
Contoh :  This house                That book                  those people
                That girl          These candy           this earthquake

3.       Possessesive Adjective +    Noun dan Possessive noun + noun
Yang dimaksud dengan possessive adjective adalah kata-kata yang menyatakan pemilik sesuatu, misalnya my, your, his, her, its, our, their, jean’s, Mr.Jones’, dsb.
Contoh : Her car                   your wallet                    Toni’s pencil

4.       Numerals (kata bilangan)
Yang dimaksud dengan numerals adalah one, two, three, ten, dst.
          Contoh : 
Two men (=dua orang laki-laki)
Four judges (=empat orang juri)
Three pencils (=tiga pensil)

5.       Quantifier + noun
Adalah kata yang menyatakan banyaknya suatu benda, misalnya some, any, much, many, a lot of, few, a little, dsb.
Contoh : some sisters     much money          many pencils

Kata atau kata-kata yang menerangkan ini bisa terletak di depan atau di belakang kata benda itu.
Urutan penulisan Noun Phrase dalam Bahasa Inggris mengikuti aturan sebagai berikut :
1.      Determiner : Isinya a atau an ( sebuah) atau bisa the
2.      Opinion : Opini orang tentang benda utama (mis, handsome, beautiful, cute, dan lain-lain)
3.      Size : Ukuran (small, large, big, huge dan lain-lain)
4.      Age : Umur, zaman, (old, modern dan lain-lain)
5.      Temperature
6.      Shape : bentuk, penampakan dan lain-lain
7.      Colour
8.      Original : berasal dari benda utama (berasal), contohnya ada dua :
. -    Country / city : asal tempat (Negara/kota)
-      Material : asal dari bahan (besi, emas, kain dan lain-lain)
9.      Purpose : berhubungan dengan tujuan dari benda utama.
10.  Noun : ini lah yang disebut kata benda utama.
Referensi Urutan Penulisan Noun Pharase

Soal Softskill ke 2

A young woman
Jawab : kata awal ‘a’ dari  A young woman adalah menunjukkan awal dari urutan penulisan Noun Phrase, di dalamnya frasa ‘a’adalah kata tersebut yang menjelaskan kata woman. Sedangkan dengan kata ‘young’ menunjukkan sebuah opini / pendapat dan juga bisa sebagai penampilan yang menjelaskan kata utama yaitu woman. Jadi kesimpulan nya A young woman baik dalam arti maupun susunan katanya sudah benar dalam contoh Noun Phrase.

A young beautiful woman
Jawab : Kata awalan ‘a’ sudah menunjukkan dalam diurutan pertama namun kata ‘beautiful’ diposisikan dikata kedua karena menunjukkan posisi sebagai opini. Sedangkan kata ‘young’ mengartikan sebagai penampinan seorang wanita yang masih belia atau muda.  Jadi kesimpulan dari kelompok kami Susunan A young beautiful woman kurang tepat dalam Noun Phrase , yang menurut kelompok kami yang benar adalah A beautiful young woman.

A beautiful young woman
Jawab : Kesimpulan yang dapat kelompok kami tentukan bahwa A beautiful young woman sudah benar susunan frase nya seperti yang sudah dicontohkan di a young beautiful woman.

Two cleverest students
Jawab : dalam kalimat ‘Two’ merupakan kata bilangan yang menjelaskan jumlah dari kata pokok, dalam ini ‘students’ sedangkan ‘cleverest’ adalah pandai yang menejlaskan sebuah opini kepada kata ‘student’. Akhiran –est dalam kata cleverest meniliki arti sangat pandai bisa juga disebut dengan paling pandai. Kesimpulan nya adalah menurut kelompok kami Cleverest two student itu sudah benar dalam Noun Phrase

Cleverest two students
Jawab : Dalam Kalimat ini ‘Cleverest two student’ menurut kelompok kami terbalik, seharusnya Cleverest itu ada diurutan kedua kalimat karena merupakan sebuah opini dalam kata utama.

Contoh lainnya :  1.  A good boy
2. That’s a good boy
3.  A good handsome boys
4.  The handsome good boys
5.  Two good boys

Sumber Referensi :
1.       http://bahasa-inggrismu.blogspot.com/2011/02/noun-phrase.html
2.       http://belajargrammar.net/search/contoh-kalimat-noun-phrase-inggris#
3.       http://dindarifiyani.blogspot.com/2012/11/about-noun-phrase.html

Nama kelompok:
Agung Romadon
Danny Sulistiyano P
Putra Agung
Rizchi Ramadhan
Ridwan

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Tugas Softskill Bahasa Inggris Bisnis 2

Tuliskan 5 kata berawal in yang memiliki arti berbeda dengan kata dasarnya

1. Increase = peningkatan

    Kata dasar crease = lipatan

2. Inelegant = janggal

    Kata dasar elegant = Anggun, indah

3. Insane = gila, sakit pikiran

    Kata dasar sane = Bijaksana

4. Infancy = masa kanak-kanak

    Kata dasar fancy = Indah, fantastis

5. Infirm = lemah

    Kata dasar firm = Firma, perusahaan

Posted in Uncategorized | Leave a comment

PAJAK SEWA GUNA USAHA

PAJAK SEWA GUNA USAHA

 

1. Pengertian Sewa Guna Usaha

Leasing (Sewa Guna Usaha/SGU) menurut KMK No. 1169/KMK.01/1991 adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa-guna-usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh Lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

 

Barang Modal adalah peralatan yang mempunyai hubungan langsung dengan proses menghasilkan jasa oleh pengusaha dan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.

 

Lessor adalah perusahaan pembiayaan atau perusahaan sewa-guna-usaha yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan dan melakukan kegiatan sewa-guna-usaha.

Lessee adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari Lessor.

 

Pembayaran Sewa-guna-usaha (Lease Payment) adalah jumlah uang yang harus dibayar secara berkala oleh Lessee kepada Lessor selama jangka waktu yang telah disetujui bersama sebagai imbalan penggunaan barang modal berdasarkan perjanjian sewa-guna-usaha.

Kegiatan sewa-guna-usaha digolongkan sebagai sewa-guna-usaha dengan hak opsi (finance lease) apabila memenuhi semua kriteria berikut :

A. jumlah pembayaran sewa-guna-usaha selama masa sewa-guna-usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal, harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor.

B. Masa sewa-guna-usaha ditetapkan sekurang-kurangnya :

- 2 (dua) tahun untuk barang modal Golongan I,

- 3 (tiga) tahun untuk barang modal Golongan II dan III,

- 7 (tujuh) tahun untuk Golongan bangunan.

(Golongan jenis barang modal tersebut sesuai ketentuan tentang Pajak Penghasilan)

C. Perjanjian sewa-guna-usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi lessee.

 

Kegiatan sewa-guna-usaha digolongkan sebagai sewa-guna-usaha tanpa hak opsi (operating lease) apabila memenuhi semua kriteria berikut :

A. jumlah pembayaran sewa-guna-usaha selama masa sewa-guna-usaha pertama tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal yang disewa-guna-usahakan ditambah keuntungan yang diperhitungkan oleh lessor.

B. Perjanjian sewa-guna-usaha tidak memuat ketentuan mengenai opsi bagi lessee.

 

Ditinjau dari teknis pelaksanaannya, transaksi sewa-guna-usaha dapat dilaksanakan sebagai berikut :

- Sewa-guna-usaha Langsung (Direct Lease).

Dalam transaksi ini lessee belum pernah memiliki barang modal yang menjadi obyek sewa-guna-usaha, sehingga atas permintaannya lessor membeli barang modal tersebut.

- Penjualan dan Penyewaan Kembali (Sale and Lease Back).

Dalam transaksi ini lessee terlebih dahulu menjual barang modal yang sudah dimilikinya kepada lessor dan atas barang modal yang sama kemudian dilakukan kontrak sewa-guna-usaha antara lessee (pemilik semula) dengan lessor (pembeli barang modal tersebut).

 

 

Sewa-Guna-Usaha Sindikasi (Syndicated Lease)

Yaitu beberapa perusahaan sewa-guna-usaha secara bersama melakukan transaksi sewa-guna-usaha dengan satu lessee. Dalam hal ini salah satu perusahaan sewa-guna-usaha akan bertindak sebagai koordinator, sehingga lessee cukup berkomunikasi dengan koordinator ini.

Lessor adalah perusahaan pembiayaan atau perusahaan sewa-guna-usaha yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan dan melakukan kegiatan sewa-guna-usaha. Lessor hanya diperkenankan memberikan pembiayaan barang modal kepada lessee yang telah memiliki NPWP, mempunyai kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas.

 

Lessor wajib menempelkan plakat atau etiket pada barang modal yang disewa-guna-usahakan dengan mencantumkan nama dan alamat lessor serta pernyataan bahwa barang modal dimaksud terikat dalam perjanjian sewa-guna-usaha. Plakat atau etiket ini harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga dengan mudah barang modal tersebut dapat dibedakan dari barang modal lainnya yang pengadaannya tidak dilakukan secara sewa-guna-usaha.

 

Selama masa sewa-guna-usaha, lessee bertanggung jawab untuk memelihara agar plakat atau etiket ini tetap melekat pada barang modal yang disewa-guna-usaha. Lessee adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari lessor.

 

Lessee dilarang menyewa-guna-usahakan kembali barang modal yang disewa-guna-usaha kepada pihak lain, kecuali Lessee yang memang bergerak di bidang usaha persewaan.
Dalam hal lessee memilih untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian sewa-guna-usaha, maka nilai sisa barang modal yang disewa-guna-usahakan digunakan sebagai dasar dalam menetapkan piutang sewa-guna-usaha.

 

Pada saat berakhirnya masa sewa-guna-usaha dari transaksi sewa-guna-usaha dengan hak opsi, lessee dapat melaksanakan opsi yang telah disetujui bersama pada permulaan masa sewa-guna-usaha. Dalam hal lessee menggunakan hak opsi membeli maka dasar penyusutannya adalah nilai sisa barang modal. Opsi untuk membeli dilakukan dengan melunasi pembayaran nilai sisa barang modal yang disewa-guna-usaha.

2. Perlakuan Perpajakan

  A. Finance Lease

Perlakuan Pajak bagi Lessor

- Penghasilan lessor yang dikenakan PPh adalah sebagian dari pembayaran finance lease  yaitu berupa imbalan jasa leasing dikurangi dengan angsuran pokok. Dalam hal sewa-guna-usaha sindikasi, imbalan jasa bagi masing-masing anggota dihitung secara proporsional sesuai dengan perjanjian antar anggota sindikasi yang bersangkutan.

 

- Lessor tidak boleh menyusutkan atas barang modal yang di leasing.

 

- Dalam hal masa leasing lebih pendek dari masa yang telah ditentukan, DJP melakukan koreksi atas pengakuan penghasilan pihak lessor.

 

- Lessor dapat membentuk cadangan penghapusan piutang ragu-ragu yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya 2,5% (dua setengah persen) dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang finance lease.

- Kerugian yang diderita karena piutang leasing yang nyata-nyta tidak dapat ditagih lagi dibebankan pada cadangan penghapusan piutang ragu-ragu yang telah dibentuk pada awal tahun pajak yang bersangkutan.

 

- Dalam hal cadangan penghapusan piutang ragu-ragu tersebut tidak atau tidak sepenuhnya dibebani untuk menutup kerugian dimaksud, maka sisanya dihitung sebagai penghasilan, sedangkan apabila cadangan tersebut tidak mencukupi maka kekurangannya dapat dibebankan sebagai biaya yang dikurangkan dari penghasilan bruto.

 

- Besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk setiap bulan adalah jumlah PPh terutang berdasarkan Laporan Keuangan Triwulanan terakhir yang disetahunkan, dibagi dua belas. Dalam hal lessor juga melaksanakan kegiatan operating lease, maka laporan keuangan triwulanan dimaksud adalah laporan keuangan triwulanan gabungan.

Perlakuan Pajak bagi Lessee

 

- Selama masa leasing, lessee tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang dileasing, sampai saat lessee menggunakan hak opsi untuk membeli.

 

- Setelah lessee menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut, lessee melakukan penyusutan dan dasar penyusutannya adalah nilai sisa (residual value) barang modal yang bersangkutan.

 

- Pembayaran leasing oleh lessee merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto lessee sepanjang transaksi leasing tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku.

 

- Dalam hal masa leasing lebih pendek dari masa yang telah ditentukan, DJP (Dewan Jenderal Pajak) melakukan koreksi atas pembebanan biaya leasing.

 

- Dalam hal terjadi transaksi sale and lease back, harus diperlakukan sebagai 2 (dua) transaksi yang terpisah yaitu transaksi penjualan dan transaksi sewa-guna-usaha. Transaksi penjualan barang modal kepada lessor diperlakukan sebagai penarikan aktiva dari pemakaian oleh sebab biasa.

 

- Lessee tidak memotong PPh Pasal 23 atas pembayaran leasing.

 

- Atas penyerahan jasa ini dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

 

B. Operating Lease

Perlakuan Pajak bagi Lessor

- seluruh pembayaran operating lease yang diterima lessor merupakan obyek Pajak Penghasilan.

 

- Lessor membebankan biaya penyusutan atas barang modal yang di leasing tersebut.

 

- Lessor tidak diperkenankan membentuk cadangan penghapusan piutang ragu-ragu.
Perlakuan Pajak bagi Lessee

 

- pembayaran operating lease yang dibayar oleh lessee adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

- Lessee tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang dileasing.

 

- Lessee wajib memotong PPh Pasal 23 atas pembayaran operating lease yang dibayarkan kepada lessor.

 

- Atas penyerahan jasa ini terhutang Pajak Pertambahan Nilai. Opsi adalah hak Lessee untuk membeli barang modal yang disewa-guna-usaha atau memperpanjang jangka waktu perjanjian sewa-guna-usaha.

 

3. Pajak Penghasilan (PPh)

Berdasarkan Undang-undang no 17 tahun 2000 dan surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1169/KMK.01/1991 Pasal 16 ayat 2 menyatakan: “Lessee tidak memotong pajak penghasilan pasal 23 atas pembayaran sewa guna usaha yang dibayar atau terutang berdasarkan perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi”. Dalam pasal tersebut dengan jelas menyatakan bahwa angsuran-angsuran atau pembayaran yang diterima lessor dari lessee untuk jenis transaksi finance lease tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan.

Pasal 17 ayat 2 menyatakan:

a. Pembayaran sewa guna usaha tanpa hak opsi yang dibayar atau terutang oleh lessee adalah

biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

b. Lessee wajib memotong pajak penghasilan pasal 23 atas pembayaran sewa guna usaha tanpa hak opsi yang dibayarkan atau terutang kepada lessor.

c. Pasal 17 ayat 2a mengatur tentang perlakuan pembayaran leasing oleh lessee. Di sini dijelaskan bahwa pembayaran leasing dari lessee kepada lessor untuk transaksi operational lease diperlukan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 karena menurut pajak diperlakukan sebagi sewa-menyewa biasa.

 

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Perlakuan PPN atas transaksi capital lease:

1) Berdasarkan ketentuan pasal 13 Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 1994 huruf d dan e, Pengumuman Direktur Jenderal Pajak No. Peng- 139/PJ.63/1989 dan Pasal 1 angka 4 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep05/PJ/1994, penyerahan jasa dalam transaksi capital lease dari lessor kepada lessee adalah penyerahan jasa yang terutang PPN, karena lessor sebagai perusahaan jasa persewaan barang dengan demikian adalah pengusaha kena pajak.

2) Pengalihan barang dalam transaksi operating lease bukan merupakan penyerahan barang kena pajak karena pengalihan barang tersebut adalah dalam rangka persewaan biasa.

3) Besarnya PPN yang terutang adalah 10% dari Nilai Penggantian.

4) PPN sebagaimana dimaksud dalam angka 3) merupakan PPN Keluaran bagi lessor dan merupakan PPN Masukan bagi lessee dalam hal lessee adalahPengusaha Kena Pajak. PPN yang dibayar atas perolehan barang kena pajak (BKP) yang dilease merupakan PPN Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dengan PPN Pajak Keluaran lessor.

· Dalam hal transaksi sale and lease back tanpa hak opsi, PPN masukan atas perolehan barang tidak boleh dikreditkan oleh lessee. Dalam hal lessee kemudian melease kembali barang tersebut, maka lessor harus mengenakan PPN yang terutang atas jasa persewaan barang yang dilakukan.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

TUGAS BAHASA INDONESIA 4

Tema   : profitabilitas peruahaan

Tujuan : meningkatkan profitabilitas perusahaan

1. Analisis Rasio

            1.1 Pengertian Analisis Rasio

             Analisis dan interpretasi rasio dapat memberikan  pandangan yang lebih baik tentang kondisi keuangan dan prestasi perusahaan bagi para analis yang ahli dan berpengalaman, dibandingkan analisis yang hanya didasarkan atas data keuangan sendiri-sendiri yang tidak berbentuk rasio.

            1.2 Keunggulan Analisis Rasio           

Rasio merupakan angka-angka atau ikhtisar statistik yang lebih mudah dibaca dan ditafsirkan. Merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang disajikan laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit. Mengetahui posisi perusahaan di tengah industri lain. Hal-hal tersebutlah yang menekankan penghitungan rasio mudah diinterprestasikan dan juga sebagai alat prediksi perusahaan.

            1.3 Keterbatasan Analisis Rasio

Analisis Rasio juga memiliki keterbatasan dalam penghitangan  profitabilitas dikarenakan kesulitan dalam memilih rasio yang tepat yang dapat digunakan untuk kepentingan pemakainya. Sulit jika data yang tersedia tidak sinkron. Namun walaupun demikian, analisis rasio tetap merupakan alat yang dapat dipakai sebagai pedoman dalam membantu kita mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan.

2. Return Of Investments (ROI)

            2.1 Pengertian ROI

Salah satu rasio dalam profitabilitas adalah Return On Investment (ROI), yang menggambarkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan neto.

            2.2 Pengukuran ROI

Semakin tinggi ROI yang dicapai suatu perusahaan menggambarkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan modal kerja atau aktiva secara efisien dan efektif.

3. Modal Kerja

            3.1 Pengertian Modal Kerja

Dalam operasinya, perusahaan selalu membutuhkan dana harian misalnya untuk membeli bahan mentah, membayar gaji karyawan, rekening listrik, biaya transportasi, hutang dan sebagainya. Dana yang dialokasikan tersebut diharapkan akan diterima kembali dari hasil penjualan produk yang dihasilkan dalam waktu yang tidak lama (kurang dari satu tahun). Uang yang diterima tersebut dipergunakan lagi untuk kegiatan operasi selanjutnya, dan seterusnya dana tersebut berputar selama perusahaan masih beroperasi.

3.2 Konsep Modal Kerja

            3.2.1 Konsep Kuantitatif

                        Modal kerja menurut konsep ini adalah jumlah keseluruhan aktiva            lancar yang disebut juga modal kerja bruto (gross working capital). Elemen-                     elemen modal kerja ini meliputi kas, sekuritas (surat-surat berharga), piutang                   dan persediaan.

                        3.2.2 Konsep Kualitatif

                   Pada konsep ini modal kerja dihubungkan dengan besarnya hutang            lancar atau hutang yang harus segera dilunasi. Sebagian aktiva lancar        dipergunakan untuk melunasi hutang lancar seperti hutang dagang, hutang     wesel, hutang pajak, dan sebagian lagi benar-benar dipergunakan untuk            membelanjai kegiatan operasi perusahaan. Dengan demikian modal kerja           menurut konsep kualitatif merupakan kelebihan aktiva lancar di atas hutang        lancar yang disebut juga modal kerja neto (net working capital).

       3.2.3 Konsep Fungsional

                   Konsep fungsional mendasarkan pada fungsi dan yang digunakan   untuk memperoleh pendapatan (income), baik pendapatan saat ini (current            income) maupun pendapatan di masa yang akan datang (future income).             Konsep modal kerja fungsional merupakan konsep mengenai modal kerja      yang digunakan untuk menghasilkan current income.

 

 

4. Kas

            4.1 Pengertian Kas

                        Kas merupakan salah satu bagian dari aktiva yang memiliki sifat paling lancar (paling     likuid) dan paling mudah berpindah tangan dalam suatu transaksi. Transaksi tersebut            misalnya untuk pembayaran gaji pekerja, membeli aktiva tetap, membayar hutang dan        dividen serta transaksi lain yang diperlukan perusahaan.

            4.2 Aliran Kas Masuk dan Kas Keluar

                        Kas yang dibutuhkan perusahaan baik digunakan untuk operasi perusahaan          sehari-hari (dalam bentuk modal kerja) maupun untuk pembelian aktiva tetap memiliki sifat             kontinyu dan tidak kontinyu. Kebutuhan kas yang terus-menerus (kontinyu) seperti untuk        pembelian bahan baku dan bahan pembantu, membayar gaji, membeli supplies kantor dan    sebagainya. Sedangkan kebutuhan kas yang tidak kontinyu atau tidak rutin seperti        kebutuhan kas untuk pembelian aktiva tetap, pembayaran angsuran hutang, dividen, pajak,             dan sebagainya. Kebutuhan kas untuk pembayaran-pembayaran tersebut di atas merupakan             aliran kas keluar (cash outflow) atau termasuk dalam pembelanjaan aktif.

           

            4.4 Persediaan Kas Minimal

                        Ketersediaan kas dalam perusahaan adalah mutlak. Perusahaan harus memiliki   persediaan kas minimal yang harus ada atau disebut dengan persediaan besi (safety cash).          Semakin besar kas, maka makin tinggi likuiditasnya, tetapi kas yang terlalu besar berakibat             pemanfaatan kas kurang efisien karena kas menganggur dan tidak menghasilkan keuntungan    sehingga profitabilitas rendah.

 

Nama  : Danny Sulistiyano Putra

NPM    : 21210683

Kelas    : 3 EB 06

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Bahasa Indonesia 2 (tugas 1)

1. Pemasaran adalah merupakan salah satu kegiatan utama dalam bidang perekonomian, disamping kegiatan produksi dan konsumsi. Konsumsi baru bias terlaksana setelah adanya kegiatan produksi dan pemasaran. Dengan kata lain, produksi dan pemasaran dapat membantu terlaksananya tujuan konsumsi. Pemasaran jika kita lihat berada diantara produksi dan konsumsi, yang berarti bahwa pemasaran menjadi penghubung antara dua faktor tersebut. Dalam kondisi perekonomian sekarang ini, tanpa adanya pemasaran orang sulit mencapai tujuan konsumsi yang memuaskan. Betapapun baiknya produk yang dihasilkan, jika orang lain tidak mengetahuinya, maka produk tersebut sulit akan laku.
Jelaskan selengkap mungkin apa, kesalahan yang kalian temukan pada artikel di atas!
JAWABAN:
a. perpaduan kata “adalah” dan “merupakan” tidak pas. Seharusnya memilih
salah satu saja
b. dalam kalimat kedua ada kesalahan penulisan kata “bias” seharusnya “bisa”
c. penjelasan dalam artikel tersebut terlalu berbelit-belit
d. artikel terlalu banyak menggunakan tanda (,) sehingga kalimat menjadi kurang
efektif

2. Pemukiman kumuh sering diidentikkan dengan kemiskinan, bahkan hasil penelitian Ismail (1991:1) menunjukkan bahwa pertumbuhan pemukiman kumuh berhubungan positif dengan problema kemiskinan penduduk. Semakin banyak penduduk miskin di perkotaan, semakin meningkat jumlah pemukiman (kampong) kumuh. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penduduk pemukiman kumuh merupakan masyarakat miskin. Keterbatasan ekonomi dan keadaan social yang kurang mendukung mengakibatkan lapisan penduduk marjinal DKI Jakarta dengan terpaksa dan atau sengaja bermukim di pemukiman kumuh. Di antara mereka bahkan mendirikan bangunan liar pada lokasi yang tidak diperuntukkan sebagai pemukiman atau pada lahan milik pihak lain. Timbul masalah kesehatan yang mendasar, seperti: masalah air minum, tinja, sampah, sanitasi makanan, serangga dan pencernaan yang disebabkan oleh timbulnya pemukiman kumuh. Permasalahan kesehatan tersebut yang telah menjadi problematika bagi masyarakat maupun aparat pemerintah.
JAWABAN
Rumusan Masalah
Dengan latar belakang tersebut, maka penulis lebih memusatkan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana keadaan ekonomi di dalam pemukiman kumuh?
2. Bagaimana hubungan pemukiman kumuh dengan kemiskinan?
3. Apa saja permasalahan yang timbul akibat Pemukiman kumuh?

Tujuan Penelitian
Adapun maksud yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah diperolehnya data penelitian sehingga dapat diketahui informasi sebagai berikut:
1. kehidupan dalam pemukiman kumuh
2. pertumbuhan ekonomi yang terjadi dalam pemukiman kumuh
3. mencari jalan keluar dari masalah yang ada dalam pemukiman kumuh

Nama Kelompok :Agung Romadon
Danny Sulistiyano Putra
Rizchi Ramadhan
Kelas : 3 EB 06

Posted in Uncategorized | Leave a comment